Dewanggaumroh.com – Komisi VIII DPR RI akhirnya memberi lampu hijau atas usulan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara (BP) Haji untuk melakukan pembayaran biaya masyair haji tahun 2026. 

Langkah ini dilakukan agar jamaah Indonesia bisa menempati area yang strategis saat puncak ibadah haji berlangsung.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, BP Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Kamis (21/8/2025). 

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa ada tiga poin kesepakatan yang telah disusun, dan seluruh peserta rapat sepakat menyetujuinya.

Adapun jumlah biaya masyair yang harus dibayarkan untuk penyelenggaraan haji 2026 mencapai Rp627,2 miliar. Dana ini diambil dari uang kelolaan BPKH.

Komisi VIII juga meminta BPKH segera melakukan transfer uang muka BPIH guna pembayaran tenda serta layanan masyair di Arafah, Mina, dan Muzdalifah, meskipun keputusan presiden terkait BPIH 2026 belum diterbitkan.

Pemerintah Arab Saudi sendiri sebelumnya telah memberikan peringatan keras agar Indonesia segera menentukan wilayah di Arafah. 

Jika tidak segera ditetapkan, area yang biasa digunakan jamaah Indonesia bisa dialihkan ke negara lain.

Apa Itu Biaya Masyair?

Menurut BPKH, biaya masyair adalah paket layanan yang diberikan khusus pada puncak haji di tiga lokasi utama: Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Biaya ini meliputi akomodasi tenda, transportasi, konsumsi, kasur, fasilitas mandi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah.

Untuk musim haji 2026, pembayaran di muka dianggap krusial agar Indonesia tidak kehilangan lokasi strategis yang selama ini digunakan. Jika terlambat, jemaah berpotensi mendapatkan fasilitas yang kurang memadai.

Besaran Biaya Masyair 2026

Diperkirakan, biaya masyair untuk setiap jamaah mencapai sekitar SAR 2.300. Dengan kuota reguler lebih dari 203 ribu jamaah, total biaya yang harus disiapkan mencapai 627 juta Riyal Saudi atau sekitar Rp 2,7 triliun.

Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui skema uang muka. Artinya, biaya masyair bukan pungutan tambahan, melainkan sudah termasuk dalam komponen BPIH yang ditetapkan pemerintah.

Foto : Merdeka.com