Dewanggaumroh.com - Sistem pengelompokkan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 ini memicu kebingungan di kalangan jamaah.

Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini bahkan telah mengacaukan kloter sebelumnya yang telah terencana dengan baik di Indonesia. 

Akibat dari kacaunya sistem syarikah tersebut, banyak suami istri serta lansia yang terpisah dari pendamping yang mana sangat mereka butuhkan untuk mendampingi selama proses pelaksanaan ibadah haji.

Maman Imanul, Anggota DPR RI Komisi VIII, meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi. Evaluasi harus segera dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan ibadah haji jamaah Indonesia.

Melansir dari emedia.dpr.go.id, Maman Imanul mengatakan bahwa sebelumnya jamaah haji Indoesnia hanya diakukan oleh satu syarikah yaitu Mashariq. Akan tetapi, tahun ini terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jamaah haji Indoensia.

Syarikah adalah perusahaan Arab saudi yang memiliki kewenangan dalam mebgajur pelaksankaaan ibadah haji 2025.

“Mengapa harus delapan syarikah yang dilibatkan, dan apa dasar pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama telah melakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah mitigasi sebelum menerapkan kebijakan ini. Apakah kekacauan yang terjadi saat ini sudah diketahui dan diantisipasi oleh Kemenag?” tanya Maman Imanul.

Maman juga mengusulkan, Kemenag bisa tetap menggunakan delapan syarikah, akan tetapi pembagian tanggung jawab hendaknya didasarkan pada wilayah di Indonesia. Misalnya, Syarikah A bertanggung jawab atas jemaah dari wilayah tertentu di Jawa Barat, Syarikah B untuk kota tertentu di Jawa Timur, dan seterusnya.

Maman Imanul juga mendesak agar  Kementerian Agama segera melakukan negosiasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi guna mencari solusi atas permasalahan syarikah yang kacau. Menurutnya Indonesia saat ini membutuhkan negosiator yang andal dan mampu menyampaikan keluhan serta mencari solusi konstruktif atas kekacauan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 ini.

Sumber : emedia.dpr.go.id