Dewanggaumroh.com - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kembali memperketat regulasi penyelenggaraan haji. 

Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Al-Rabiah, mengumumkan delapan ketentuan baru yang wajib dipatuhi seluruh negara pengirim jamaah untuk musim Haji 2026 (1447 H).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan semi-tahunan bersama pejabat haji dari berbagai negara Islam. 

Agenda ini berlangsung di sela gelaran Konferensi dan Pameran Haji edisi kelima di Kota Jeddah pada Senin (10/11).

Aturan Baru Terkait Visa, Akomodasi, dan Kesehatan Jamaah

Mengutip laporan Kantor Berita Saudi (SPA), Al-Rabiah menegaskan bahwa setiap negara harus mengikuti sejumlah tenggat waktu baru untuk pengurusan layanan jemaah. Beberapa poin penting yang diumumkan meliputi:

Kontrak layanan tenda (masyair) wajib dirampungkan sebelum 15 Rajab 1447 H (4 Januari 2026).

Sedangkan kontrak akomodasi di Makkah dan Madinah paling lambat 13 Syaban 1447 H (1 Februari 2026).

Pengajuan visa haji harus sudah selesai sebelum 1 Syawal 1447 H (20 April 2026) tanpa peluang perpanjangan.

Setiap jamaah harus memiliki sertifikat kesehatan yang ditandatangani pimpinan kantor haji dan ketua tim medis. Dokumen ini wajib diverifikasi melalui platform elektronik Masar.

Pembayaran hewan kurban (Hady dan Adahi) hanya diperbolehkan lewat kantor haji resmi serta proyek kurban yang ditunjuk Pemerintah Saudi. Kerja sama dengan pihak non-resmi tidak diperkenankan.

Kartu Nusuk menjadi syarat wajib untuk memasuki Masjidil Haram dan area suci lainnya.

Unggah data administrasi, kesehatan, dan media dimulai pada 19 Jumada Al-Awwal 1447 H (10 November 2025) dan harus tuntas sebelum 1 Rajab 1447 H (21 Desember 2025).

Maskapai dan jadwal penerbangan harus dipilih dan disahkan paling lambat 15 Rajab 1447 H (4 Januari 2026).

Seluruh transaksi administratif dan pembayaran layanan jemaah harus diproses melalui platform Nusuk Masar.

Saudi Perkuat Sistem Pelayanan dan Efisiensi Haji 2026

Al-Rabiah menjelaskan bahwa aturan baru ini disusun untuk meningkatkan koordinasi antarnegara sekaligus memastikan kualitas layanan jemaah tetap optimal.

“Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah dari seluruh dunia dengan standar profesionalisme dan inovasi modern,” ujarnya.

Melalui penerapan regulasi ketat dan terstruktur tersebut, Pemerintah Saudi berharap pelaksanaan Haji 2026 akan lebih aman, tertib, dan efisien, sejalan dengan upaya mereka menjaga reputasi sebagai negara penyelenggara haji terbaik global.

Foto : kemenhaj