Dewanggaumroh.com - Persiapan penyelenggaraan Haji 2026 resmi memasuki fase penting setelah Pemerintah Arab Saudi mengumumkan serangkaian regulasi wajib bagi seluruh negara pengirim jamaah. 

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri lebih dari seratus menteri, mufti agung, serta pimpinan kantor haji dari berbagai negara muslim.

Pertemuan ini berlangsung di sela Konferensi dan Pameran Haji ke-5 pada Senin (10/11/2025) dan fokus pada pembaruan kebijakan, regulasi organisasi, serta prosedur operasional untuk memastikan pelaksanaan Haji 2026 berjalan lebih tertib dan berkualitas. 

Pemerintah Saudi menegaskan bahwa aturan-aturan baru ini disusun untuk meningkatkan standar layanan sekaligus meminimalkan potensi risiko operasional, termasuk pelanggaran dan ketidakpatuhan administrasi.

Sembilan Regulasi Utama Haji 2026

Dilansir dari kantor berita Saudi SPA, Al-Rabiah merinci sembilan regulasi utama yang akan menjadi dasar penyelenggaraan haji tahun depan. Regulasi ini mengatur tenggat kontrak layanan, penerbitan visa, hingga kewajiban integrasi data melalui platform resmi pemerintah.

Berikut poin-poinnya:

1. Kontrak layanan tenda harus selesai paling lambat 15 Rajab 1447 H (4 Januari 2026).

2. Kontrak akomodasi Makkah - Madinah wajib rampung sebelum 13 Syaban 1447 H (1 Februari 2026).

3. Aplikasi visa haji ditutup pada 1 Syawal 1447 H (20 Maret 2026) tanpa perpanjangan.

4. Kampanye edukasi dan kesadaran jamaah wajib digencarkan oleh setiap kementerian atau kantor haji.

5. Sertifikat kemampuan kesehatan menjadi syarat penerbitan visa dan harus diverifikasi melalui platform Masar.

6. Pembayaran hewan kurban hanya melalui kantor haji resmi atau Proyek Saudi Hady & Adahi.

7. Kartu Nusuk wajib digunakan sebagai akses masuk ke Masjidil Haram dan seluruh lokasi suci.

8. Unggahan data administrasi, medis, dan media paling lambat 19 Jumadil Awal 1447 H (10 November 2025), sementara pengajuan harus selesai sebelum 1 Rajab 1447 H (21 Desember 2025).

9. Pemilihan maskapai dan pemesanan slot penerbangan harus difinalisasi sebelum 15 Rajab 1447 H (4 Januari 2026).

Selain itu, pemerintah Saudi juga menegaskan bahwa seluruh transaksi finansial serta pengajuan layanan administrasi wajib dilakukan melalui platform Nusuk Masar, untuk memastikan proses yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Saudi Minta Negara Pengirim Jamaah Bergerak Cepat

Al-Rabiah menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang sudah menyelesaikan kontrak layanan lebih awal, namun ia juga menekankan pentingnya percepatan bagi negara yang masih tertinggal. Tenggat 4 Januari 2026 ditetapkan sebagai batas akhir penyelesaian kontrak akomodasi dan tenda agar tidak menghambat persiapan operasional di lapangan.

Menuju Penyelenggaraan Haji yang Lebih Tertib dan Terstandarisasi

Dengan diberlakukannya regulasi baru yang lebih ketat dan terstruktur, penyelenggaraan Haji 2026 diharapkan berlangsung lebih tertib, aman, dan efisien. 

Integrasi data melalui Nusuk dan Masar, penguatan persyaratan kesehatan, hingga pengetatan pengajuan visa menjadi langkah penting untuk memastikan pergerakan jamaah dapat dipantau dan diatur dengan lebih baik.

Langkah ini menandai peningkatan signifikan dalam sistem penyelenggaraan haji modern, sekaligus mendorong setiap negara pengirim jamaah untuk menyiapkan calon jamaahnya lebih awal dan lebih terkoordinasi.

Foto : CNN Indonesia